2 Peserta SPPI Meninggal saat Latihan Militer, Koalisi Sipil Soroti Program Kopdes Merah Putih

PONTIANAK MEREKAM.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih setelah dua peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia. Koalisi menilai pendekatan kemiliteran terhadap warga sipil dalam program koperasi dan kampung nelayan tidak tepat, bahkan dinilai menunjukkan arah kebijakan yang keliru sejak awal.

Dalam pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut kematian dua peserta SPPI semakin memperlihatkan tidak relevannya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Menurut mereka, tidak ada hubungan langsung antara profesionalisme kerja untuk mengelola koperasi desa atau kampung nelayan dengan pelatihan dasar militer.

Koalisi juga mengkritik keterlibatan TNI dalam program SPPI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 yang digelar Kementerian Pertahanan bersama TNI. Mereka menilai pelibatan TNI dalam program tersebut sudah terlalu jauh dan tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang TNI, terutama bila dikaitkan dengan operasi selain perang.

Menurut koalisi, proyeksi koperasi seharusnya dikelola melalui pendekatan profesional dan modern, bukan dengan model pendidikan bercorak militer. Mereka bahkan menyebut program Koperasi Desa Merah Putih sudah “cacat sejak awal” karena dijalankan dengan pendekatan yang terlalu militeristik, sehingga berpotensi merusak esensi koperasi yang seharusnya bertumpu pada kebutuhan dan kepentingan anggotanya sendiri.

Tak hanya itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai program tersebut membuka celah penyimpangan yang berpotensi sulit tersentuh hukum. Salah satu sorotan mereka adalah belum direformasinya sistem peradilan militer, sehingga ketika terjadi persoalan dalam pelibatan anggota TNI, mekanisme akuntabilitas dianggap tidak sepenuhnya tunduk pada sistem peradilan sipil.

Atas meninggalnya dua peserta pelatihan, koalisi mendesak dilakukan investigasi menyeluruh dan penegakan hukum. Mereka meminta pelaku maupun struktur komando yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini ikut dimintai pertanggungjawaban hukum, mengingat hilangnya nyawa peserta terjadi di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara pelatihan.

Koalisi juga meminta pemerintah meninjau ulang, bahkan menghentikan, program-program yang dinilai sarat pendekatan militer terhadap warga sipil, termasuk pelatihan dasar kemiliteran dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Selain Kopdes Merah Putih, mereka turut menyinggung perlunya evaluasi terhadap program lain yang dinilai membawa pola militerisasi sipil.

Istana Pastikan Program Tetap Jalan

Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah akan menyiapkan langkah mitigasi dan evaluasi atas insiden meninggalnya dua peserta SPPI. Meski demikian, ia menegaskan kejadian tersebut tidak akan menghentikan kelanjutan program Koperasi Merah Putih yang sudah direncanakan pemerintah.

Juri mengatakan penanganan atas peristiwa itu akan dilakukan sebaik-baiknya sesuai prosedur yang berlaku, tetapi tetap dipisahkan dari keberlanjutan program. Dengan kata lain, evaluasi akan berjalan beriringan dengan pelaksanaan agenda Kopdes Merah Putih yang menurut pemerintah tetap harus diteruskan.

Sebelumnya, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengungkap dua peserta SPPI yang meninggal dunia bernama Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Anisa disebut mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan dan sempat mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026 sebelum dirujuk ke rumah sakit. Sementara Yonanda mengikuti pelatihan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja dan dilaporkan mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 sebelum akhirnya juga dirujuk ke rumah sakit.

Kasus ini kini menjadi sorotan karena mempertemukan dua kepentingan besar: di satu sisi pemerintah ingin melanjutkan program strategis Kopdes Merah Putih, tetapi di sisi lain kritik terhadap model pelatihan militer untuk warga sipil makin menguat setelah jatuhnya korban jiwa. Polemik itu diperkirakan masih akan terus bergulir, terutama jika desakan investigasi independen dan evaluasi total atas pola pelatihan terus membesar.