Cipayung Plus Tolak Gibran Resmikan Tambak Garam Nasional di Rote NTT

PONTIANAKMEREKAM.COM, RUTE NDAO – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Kupang menolak rencana kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk meresmikan proyek tambak garam nasional di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penolakan itu dipicu polemik kompensasi lahan yang hingga kini disebut belum menemui kejelasan. Aliansi mahasiswa menilai pemerintah belum menyelesaikan hak masyarakat terdampak proyek sebelum agenda peresmian dilakukan.

Ketua Koordinator Cipayung Plus Kota Kupang, Farqih Pradana Kusnun, menegaskan pihaknya meminta pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap penyelesaian ganti rugi lahan warga.

Menurutnya, proyek strategis nasional (PSN) seharusnya tetap mengedepankan hak masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan.

“Kami meminta pemerintah segera menyelesaikan kompensasi kepada masyarakat sebelum peresmian dilakukan,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima media.

Aliansi tersebut bahkan mengancam akan melakukan penolakan terhadap kedatangan Gibran di Kupang apabila proyek tetap diresmikan tanpa penyelesaian polemik yang ada.

Cipayung Plus yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa seperti PMII, HMI, GMNI, dan IMM menyoroti lahan warga yang disebut telah digunakan untuk proyek kawasan sentra industri garam nasional di Rote Ndao.

Mereka menilai hingga saat ini masih terdapat persoalan administrasi dan kompensasi yang belum dituntaskan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah pusat menilai proyek tambak garam nasional memiliki peran penting dalam mendukung swasembada garam nasional.

Dalam kunjungannya ke Rote Ndao, Gibran sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 5 juta ton per tahun dan Indonesia masih belum mampu memenuhinya secara mandiri.

Karena itu, proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote disebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat produksi dalam negeri sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Selain meninjau proyek garam, Gibran juga dijadwalkan melakukan sejumlah agenda lain selama kunjungan kerja di NTT, termasuk mengecek infrastruktur jalan dan jembatan rusak di wilayah Amfoang.

Pengamanan kedatangan wakil presiden pun dilakukan secara besar-besaran. Sebanyak 1.250 personel gabungan disiagakan untuk mendukung agenda kunjungan kerja tersebut.

Meski demikian, gelombang penolakan dari kelompok mahasiswa membuat isu proyek tambak garam nasional di Rote Ndao semakin menjadi perhatian publik.

Cipayung Plus menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan hak masyarakat lokal, terutama terkait kepastian ganti rugi lahan.

Sementara itu, pemerintah daerah berharap proyek strategis tersebut tetap dapat berjalan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di wilayah Rote Ndao.