PONTIANAKMEREKAM.COM, KETAPANG – Dugaan korupsi senilai Rp294 miliar di tubuh PDAM Ketapang menjadi sorotan warga setelah kualitas layanan air bersih dinilai menurun drastis. Masyarakat setempat mengeluhkan air yang keluar dari keran sering berwarna keruh dan tidak layak pakai, sementara biaya tagihan tetap dibebankan secara penuh.
Keluhan warga bukan hanya soal kualitas air, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap kinerja manajemen PDAM. Dugaan penyalahgunaan anggaran besar ini memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat hingga tuntutan agar aparat penegak hukum segera turun tangan.
“Air yang kami gunakan sehari-hari sering keruh, tetapi tagihannya tetap tinggi. Ini sangat membebani warga,” ujar salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa banyak keluarga merasa dirugikan karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air minum layak pakai.
Warga Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran
Warga dan sejumlah aktivis publik menilai adanya indikasi kekeliruan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah itu, terutama terkait penggunaan dana besar yang mencapai hampir tiga ratus miliar rupiah. Masyarakat meminta agar penggunaan anggaran itu dapat dijelaskan secara transparan oleh manajemen PDAM Ketapang.
“Kalau memang anggarannya sampai Rp294 miliar, kami ingin tahu rinciannya untuk apa saja. Jangan sampai uang masyarakat tidak dipergunakan sebagaimana mestinya,” kata tokoh masyarakat setempat.
Keluhan ini kemudian menyebar luas di media sosial dan menjadi perbincangan hangat warga Ketapang. Beberapa warga bahkan mempertanyakan kinerja dewan pengawas dan pihak terkait yang selama ini seharusnya melakukan pengawasan terhadap PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kondisi Air dan Pelayanan
Selain soal dugaan korupsi, kualitas air PDAM Ketapang juga menjadi masalah utama. Air yang keluar sering berubah warna menjadi keruh, terutama setelah hujan lebat. Hal ini mengakibatkan warga sering kali tidak bisa menggunakan air itu untuk keperluan rumah tangga sehari-hari tanpa melalui proses penyaringan terlebih dahulu.
Sejumlah warga mengatakan bahwa masalah ini telah berlangsung berbulan-bulan tanpa ada perbaikan signifikan dari PDAM. “Sampai sekarang belum ada solusi yang tuntas dari pihak pengelola,” ujar warga lainnya.
Permasalahan air keruh ini semakin memperburuk citra PDAM di mata pelanggan. Warga menuntut agar pelayanan air bersih segera diperbaiki dan standar kualitas air sesuai dengan yang seharusnya.
Tuntutan Transparansi dan Pengawasan
Menyikapi hal tersebut, sejumlah elemen masyarakat mendesak agar pihak berwajib dan lembaga pengawas keuangan melakukan audit menyeluruh terhadap PDAM Ketapang. Mereka ingin mendapatkan kejelasan mengenai penggunaan dana besar yang diduga diselewengkan.
“Kami berharap aparat dan lembaga terkait melakukan audit, supaya publik mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya,” ujar aktivis muda Ketapang.
Desakan tersebut juga mencakup permintaan agar manajemen PDAM Ketapang membuka data penggunaan anggaran secara terbuka ke publik. Warga menilai bahwa keterbukaan informasi akan membantu meredam keresahan sekaligus memperkuat akuntabilitas perusahaan.
Respon Pihak Terkait
Hingga kini, pihak PDAM Ketapang belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan korupsi dan kualitas air keruh yang menjadi keluhan warga. Permintaan konfirmasi kepada manajemen perusahaan belum mendapat respons.
Situasi ini mendorong masyarakat terus menunggu respons dari aparat penegak hukum atau instansi yang berwenang. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan klarifikasi serta menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Penulis: fz
Editor: Chairul