PONTIANAK MEREKAM.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Charles Honoris, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Menurutnya, jeda tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.
Usulan itu disampaikan setelah muncul sorotan terkait pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang disebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun per bulan.
Minta Evaluasi Menyeluruh Saat Libur Sekolah
Charles menilai momentum libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan program tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pemerintah dapat mengukur efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari dampaknya terhadap perbaikan gizi anak-anak yang menjadi sasaran utama program.
DPR Dorong Audit Seluruh Dapur MBG
Selain evaluasi, Komisi IX DPR juga meminta pemerintah melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi. Audit tersebut mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga tata kelola pengadaan.
Menurut Charles, dapur yang tidak memenuhi standar atau berulang kali menimbulkan persoalan keamanan pangan perlu mendapat tindakan tegas demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Sorotan Terhadap Pembengkakan Titik SPPG
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap adanya pembengkakan jumlah titik dapur MBG dibandingkan dengan perencanaan awal. Temuan tersebut disebut berkaitan dengan dugaan praktik jual beli titik layanan yang tengah menjadi perhatian pemerintah.
Data yang disampaikan menunjukkan jumlah titik SPPG berada di atas proyeksi awal, baik di wilayah 3T maupun non-3T. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat agar penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah Diminta Fokus pada Kualitas Program
Charles menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan kualitas program tetap menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan agar target kuantitas penerima manfaat tidak mengesampingkan aspek keamanan pangan, kualitas layanan, serta efektivitas penggunaan uang negara.
Sementara itu, sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menegaskan bahwa informasi mengenai penghentian program MBG secara nasional karena kendala operasional adalah tidak benar. Program tersebut disebut tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Penulis: Nv
Editor: Chairul