PONTIANAK MEREKAM.COM, JAKARTA – Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat evaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendorong efisiensi anggaran negara.
Dukungan itu disampaikan AMMSI menyusul terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG. Aturan tersebut mengatur penghentian distribusi MBG pada masa libur sekolah, yang oleh AMMSI dinilai sebagai langkah tepat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, terukur, transparan, dan akuntabel.
Menurut AMMSI, kebijakan tersebut tak hanya memberi kepastian mekanisme operasional bagi SPPG, tetapi juga sejalan dengan prinsip efisiensi belanja negara. Evaluasi selama masa jeda operasional dianggap perlu untuk memastikan distribusi MBG benar-benar sesuai kebutuhan penerima manfaat dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto juga menyoroti keberadaan dapur-dapur MBG yang disebut beroperasi di luar mekanisme resmi. Ia menilai kemunculan dapur baru melalui proses jual beli titik, padahal portal pendaftaran resmi telah lama ditutup, berpotensi menimbulkan surplus dapur dan berdampak pada pemborosan keuangan negara.
AMMSI menolak keras jika dapur-dapur yang muncul di luar skema resmi tetap dipaksakan beroperasi. Menurut Rizky, praktik tersebut bukan hanya menyalahi aturan, tetapi juga berpotensi memicu penyimpangan tata kelola serta mengganggu efektivitas pelaksanaan Program MBG di lapangan.
Karena itu, AMMSI mendorong Badan Gizi Nasional bersama aparat pengawas internal pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Penertiban dinilai perlu dilakukan terhadap dapur-dapur yang beroperasi di wilayah yang sudah melebihi kebutuhan maupun kuota layanan.
Rizky menegaskan langkah tersebut penting agar pelaksanaan MBG tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Ia menekankan efisiensi anggaran harus berjalan seiring dengan pengawasan yang kuat agar tidak ada ruang bagi praktik-praktik ilegal dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
AMMSI pun menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya Program Makan Bergizi Gratis agar tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan masyarakat luas. Dengan pengawasan yang ketat, organisasi ini berharap program MBG dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran di berbagai daerah.
Penulis: Nv
Editor: Chairul