PONTIANAK MEREKAM.COM, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Trenggono, meminta para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberikan waktu kepada pemerintah dalam menata kembali pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penghentian sementara atau moratorium terhadap sebagian operasional SPPG bukan merupakan kebijakan permanen, melainkan bagian dari proses evaluasi menyeluruh.

Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Ia mengakui banyak mitra SPPG menyampaikan keluhan terkait kebijakan moratorium yang diberlakukan BGN dalam beberapa waktu terakhir.

Meski demikian, Trenggono menegaskan penghentian sementara itu hanya dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program agar pelaksanaannya semakin efektif dan akuntabel.

“Penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi hanya penghentian sementara,” ujar Trenggono.

Ia menjelaskan BGN saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sekitar 27 ribu SPPG yang telah terbentuk di berbagai daerah. Penataan dilakukan untuk memastikan seluruh satuan pelayanan memenuhi standar operasional, termasuk SPPG yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Trenggono, proses tersebut membutuhkan waktu sehingga BGN meminta para mitra memahami kondisi yang sedang berlangsung. Ia memastikan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis setelah proses pembenahan selesai.

Selain evaluasi operasional, BGN juga berjanji akan membuka ruang komunikasi dengan seluruh mitra SPPG. Trenggono mengatakan pihaknya akan menjadwalkan dialog khusus agar berbagai masukan dan keluhan dari mitra dapat dibahas secara terbuka.

BGN menegaskan penataan ulang dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan Program MBG, termasuk peningkatan pengawasan terhadap operasional SPPG guna mencegah berbagai persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Pemerintah memastikan program tersebut akan tetap berjalan setelah proses evaluasi dan penataan selesai dilakukan.

Penulis: Nv

Editor: Chairul

Iklan