Warga Pontianak Rekam Realitas Banjir Rob Lewat Photovoice, Dorong Kebijakan Publik Lebih Inklusif
PONTIANAKMEREKAM, PONTIANAK – Pengalaman warga Kota Pontianak yang selama ini hidup berdampingan dengan banjir rob diangkat melalui program Photovoice yang digelar Yayasan Kolase di Rumah Budaya Gang Hj Salmah, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kamis (15/1/2026). Program ini menjadi ruang refleksi bersama untuk merekam realitas banjir dari sudut pandang warga, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat terdampak.
Ketua Yayasan Kolase, Andi Fahrizal, menjelaskan Photovoice merupakan metode partisipatif yang menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam menceritakan pengalaman hidup mereka. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak sekadar menjadi objek penelitian, tetapi turut memproduksi pengetahuan melalui foto dan narasi berdasarkan realitas yang mereka alami sehari-hari.
“Photovoice memberi ruang bagi warga untuk memotret realitas yang mereka hadapi dan menyampaikannya dengan bahasa mereka sendiri. Foto-foto ini bukan sekadar visual, tetapi juga menyimpan cerita, ingatan, dan pengalaman hidup warga yang berhadapan langsung dengan banjir,” ujarnya.
Menurut Andi, pendekatan tersebut penting agar persoalan banjir tidak hanya dipahami melalui data teknis dan angka statistik, tetapi juga dari pengalaman konkret masyarakat yang sering kali terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan. Program Photovoice Banjir Pontianak sendiri merupakan mandat dari FinCAPES dan telah dilaksanakan sejak Oktober 2025.
Sebanyak 30 fotografer warga dilibatkan dalam program ini, yang tersebar di delapan kawasan rawan banjir mencakup 21 kelurahan di Kota Pontianak. Penentuan wilayah tersebut merujuk pada hasil studi FinCAPES Project melalui Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, yang menyimpulkan Pontianak memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir akibat kondisi geografis dan tekanan pembangunan.
“Pontianak berada di dataran rendah dengan karakter tanah rawa gambut pesisir. Ditambah dengan laju urbanisasi yang tinggi, ruang resapan air semakin berkurang dan ini menjadi tantangan serius,” jelas Andi.
Ia juga menyinggung peristiwa banjir besar pada 8–9 Desember 2025, ketika permukaan air laut mencapai sekitar 1,9 meter dan air masuk hingga ke bagian kolong Rumah Budaya. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi sinyal bahwa risiko banjir di Pontianak semakin meningkat dan tidak lagi bisa dipandang sebagai kejadian rutin tahunan.
Rangkaian kegiatan Photovoice Banjir Pontianak meliputi sesi refleksi bersama, pameran fotografi warga, serta publikasi melalui podcast. Pameran tersebut dirancang sebagai ruang dialog antara warga, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Pameran ini kami hadirkan bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk memahami persoalan banjir dari berbagai sudut pandang,” kata Andi. Pendekatan budaya juga dihadirkan melalui kegiatan Nongkrong Senja di Pontianak agar isu banjir dapat dibicarakan secara lebih membumi dan dekat dengan warga.
Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Pontianak yang diwakili Kepala Bapperida Kota Pontianak, Sidig Handanu, serta dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional.
Sidig Handanu menegaskan bahwa banjir tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan musiman, melainkan tantangan struktural yang berkaitan dengan perubahan iklim, pola pembangunan, dan perilaku masyarakat. Menurutnya, isu banjir telah masuk dalam isu strategis Kota Pontianak dan menjadi bagian dari perencanaan jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Ia menilai Photovoice menjadi ruang penting untuk menangkap cara pandang masyarakat terhadap banjir. Warga sebagai pihak yang paling terdampak dinilai memiliki perspektif yang harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan.
“Melalui kegiatan ini, kita bisa melihat bagaimana masyarakat memaknai banjir, apakah sebagai bencana, genangan biasa, atau sesuatu yang dianggap wajar. Semua pandangan itu penting untuk didengar,” ujarnya.
Sidig juga menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini sebagai bagian dari mitigasi risiko banjir. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah menjalankan berbagai program penanganan banjir, mulai dari perbaikan drainase, mitigasi perubahan iklim, hingga adaptasi iklim perkotaan. Namun, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kota saja.
“Ini masalah kita bersama. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama, termasuk lintas daerah,” tegasnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Waterloo, Kanada, Prof. Stefan Steiner, menilai risiko banjir di Pontianak tidak dapat dipahami hanya melalui peta dan model ilmiah. Menurutnya, pengalaman hidup warga yang mengalaminya secara langsung menjadi kunci dalam memahami dampak banjir secara utuh.
“Risiko banjir dialami di rumah, di jalan, di sekolah, dan dalam kecemasan yang muncul setiap kali hujan turun. Itu semua tidak selalu tertangkap dalam peta,” ujarnya.
Di bawah program FinCAPES, Universitas Waterloo mendukung berbagai kajian risiko banjir di Pontianak, termasuk melalui pendekatan partisipatif Photovoice yang menempatkan warga sebagai pusat produksi pengetahuan.
“Warga Pontianak memahami kotanya lebih baik daripada siapa pun. Pengalaman dan pengetahuan lokal mereka sangat penting dalam merumuskan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim,” katanya.
Menurut Prof. Steiner, foto-foto dan narasi warga berfungsi sebagai dokumen sosial yang mampu menerjemahkan temuan ilmiah ke dalam pengalaman manusia. Ia berharap pameran dan diskusi Photovoice menjadi awal dialog yang berkelanjutan antara masyarakat, pembuat kebijakan, dan peneliti.
“Tujuan kami bukan menentukan solusi, tetapi memicu percakapan agar strategi mitigasi dan adaptasi banjir dapat dibangun bersama,” pungkasnya.
Penulis: Nv
Editor: Chairul
