Terjunkan Eskavator Amfibi Keruk Parit, Pemkot Pontianak Percepat Penanganan Banjir

PONTIANAK MEREKAM.COM, PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat upaya penanganan banjir dan genangan dengan mengerahkan eskavator amfibi untuk melakukan pengerukan parit dan normalisasi saluran air di sejumlah kawasan. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya curah hujan yang terjadi bersamaan dengan fenomena pasang rob yang menyebabkan sejumlah wilayah tergenang.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa kondisi topografi Kota Pontianak yang relatif datar membuat air membutuhkan waktu lebih lama untuk surut, terutama ketika hujan deras berlangsung dalam durasi panjang. Berdasarkan data BMKG, hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi lebih dari tiga jam menjadi salah satu pemicu utama banjir yang melanda beberapa kawasan kota.

Selain faktor curah hujan, pasang rob yang mencapai sekitar dua meter hingga pertengahan Juni juga memperparah kondisi genangan. Saat air sungai mengalami pasang tinggi, aliran air dari saluran drainase menuju sungai menjadi terhambat sehingga menyebabkan air meluap ke permukiman dan ruas jalan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Pontianak terus meningkatkan fungsi saluran drainase melalui pengerukan parit, penurapan, dan pembenahan saluran-saluran besar. Kehadiran eskavator amfibi dinilai sangat efektif karena mampu bekerja di kawasan berair dan berlumpur yang sulit dijangkau alat berat konvensional.

Selain normalisasi drainase, pemerintah kota juga memperkuat program pompanisasi dengan menyiapkan dua unit pompa tambahan guna mempercepat pembuangan air di kawasan rawan genangan. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat surutnya air saat hujan deras maupun ketika pasang rob terjadi.

Pemkot Pontianak juga berencana mengganti sejumlah jembatan yang selama ini dianggap menghambat aliran air menuju Sungai Kapuas. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Parit Tokaya yang memiliki daerah tangkapan air cukup luas sehingga membutuhkan konektivitas saluran yang lebih baik.

Menurut Edi, pemerintah kota telah memiliki master plan penanganan banjir yang dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan. Program tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Ia menegaskan bahwa persoalan banjir di Pontianak tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah kota karena berkaitan dengan sistem tata air yang melibatkan wilayah lebih luas. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat menjadi kunci dalam menekan risiko banjir di masa mendatang.