PONTIANAK MEREKAM.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa angka kebutuhan anggaran sekitar Rp270 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai dibicarakan belakangan ini masih bersifat usulan dan belum menjadi keputusan final pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai informasi mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan untuk memperluas cakupan Program MBG pada tahun anggaran mendatang. BGN menekankan bahwa proses penyusunan anggaran masih berlangsung dan akan melalui berbagai tahapan pembahasan.
Menurut BGN, angka Rp270 triliun merupakan hasil perhitungan awal berdasarkan target penerima manfaat dan proyeksi kebutuhan operasional program. Namun angka tersebut masih dapat berubah sesuai hasil evaluasi, penyesuaian kebijakan, serta keputusan pemerintah bersama DPR.
Pihak BGN menjelaskan bahwa penyusunan anggaran harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk jumlah penerima manfaat, kapasitas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), kebutuhan bahan baku, distribusi, hingga efisiensi pelaksanaan program di lapangan.
Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah melakukan berbagai evaluasi terhadap skema pembiayaan Program MBG. Salah satunya terkait mekanisme insentif operasional dapur MBG yang sebelumnya diberikan secara merata dan kini sedang dikaji ulang agar lebih efektif.
BGN menegaskan fokus utama pemerintah tetap memastikan program berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, khususnya kelompok sasaran seperti pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Karena itu, pembahasan anggaran tidak hanya berorientasi pada besaran dana, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Keputusan final mengenai kebutuhan anggaran Program MBG nantinya akan ditetapkan melalui mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah mendapatkan persetujuan pemerintah dan DPR.
Penulis: Nv
Editor: Chairul