Presiden Prabowo Undang 1.000 Rektor ke Istana Negara, Bahas Arah Pendidikan Tinggi Nasional dan Kolaborasi Kampus–Pemerintah

PONTIANAKMEREKAM.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sekitar 1.000 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia ke Istana Negara, Jakarta. Pertemuan berskala nasional ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan tinggi nasional sekaligus memperkuat kolaborasi antara kampus dan pemerintah di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Pertemuan tersebut menandai komitmen awal pemerintahan Prabowo untuk menjadikan sektor pendidikan tinggi sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing internasional. Para rektor yang hadir berasal dari berbagai latar belakang institusi, mulai dari universitas besar, kampus vokasi, hingga perguruan tinggi berbasis keagamaan dan daerah.

Dalam forum dialog nasional tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan pendidikan tinggi dengan agenda pembangunan nasional, termasuk ketahanan ekonomi, kemandirian industri, pertahanan negara, serta penguasaan sains dan teknologi. Pendidikan tinggi dinilai tidak lagi cukup berfokus pada aspek akademik semata, melainkan harus mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja, siap berinovasi, dan memiliki kepekaan sosial serta nasionalisme yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kampus untuk lebih aktif berperan sebagai pusat riset, inovasi, dan solusi atas persoalan nyata di masyarakat.

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan kementerian, lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah. Presiden Prabowo menilai bahwa banyak hasil riset kampus yang belum terintegrasi secara optimal ke dalam kebijakan publik maupun industri nasional. Melalui kolaborasi yang lebih erat, pemerintah berharap riset dan inovasi dari perguruan tinggi dapat, Mendukung program hilirisasi industri, Memperkuat ketahanan pangan dan energi, Mendorong transformasi digital nasional dan Menjadi basis perumusan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Kampus juga didorong untuk menjadi mitra strategis negara dalam menyusun peta jalan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Dalam diskusi tersebut, isu pendanaan riset, kualitas dosen, serta peningkatan reputasi kampus Indonesia di tingkat global turut menjadi perhatian. Pemerintah menyadari bahwa untuk bersaing di kancah internasional, perguruan tinggi membutuhkan ekosistem riset yang kuat, regulasi yang mendukung, serta kerja sama internasional yang luas. Presiden Prabowo juga mendorong agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi akademik, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk inovatif, teknologi terapan, dan solusi konkret yang memberi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Menghadirkan 1.000 rektor sekaligus dinilai sebagai langkah simbolik dan strategis untuk membangun kesatuan visi nasional pendidikan tinggi. Para rektor diposisikan bukan hanya sebagai pimpinan institusi akademik, tetapi juga sebagai arsitek perubahan yang menentukan arah masa depan generasi muda Indonesia. Forum ini menjadi ruang dialog dua arah, di mana pemerintah mendengarkan masukan langsung dari pimpinan perguruan tinggi terkait tantangan di lapangan, mulai dari kesenjangan kualitas pendidikan, akses mahasiswa, hingga relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Pertemuan di Istana Negara ini dipandang sebagai langkah awal dalam penyusunan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di era pemerintahan Prabowo. Ke depan, pemerintah berencana menindaklanjuti hasil diskusi tersebut dalam bentuk kebijakan konkret, program kolaboratif, serta penguatan regulasi yang mendukung kemajuan perguruan tinggi nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan kampus, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, dan berdaya saing global.