Polri Siap Bantu Pendampingan Pelayanan BPJS Kesehatan untuk Buruh

PONTIANAKMEREKAM.COM, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan kesiapan membantu pendampingan pelayanan BPJS Kesehatan bagi buruh di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Pusdiklat KSPSI, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

Kapolri menyampaikan komitmen Polri untuk memperluas akses layanan kesehatan melalui fasilitas yang dikelola sendiri, termasuk membuka akses layanan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) milik Polri bagi buruh yang merupakan peserta BPJS. Ide ini dilatarbelakangi oleh upaya mempermudah akses pendidikan dan layanan medis bagi pekerja yang sering menghadapi antrean panjang di fasilitas umum.

“Bagi teman-teman buruh yang butuh layanan BPJS yang antreannya di tempat lain agak panjang, Polri di semua rumah sakit Polri memberikan akses pelayanan BPJS Kesehatan,” ujar Kapolri. Ia pun meminta agar Kapusdokkes Polri menindaklanjuti dan mengawal pelaksanaan kebijakan ini.

Pelayanan Lebih Luas bagi Peserta BPJS

Langkah Polri ini bukan sekadar membuka layanan kesehatan tambahan, tetapi juga bentuk dukungan nyata terhadap pekerja agar mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan lebih cepat. Beberapa media lain menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan Polri akan siap melayani buruh peserta BPJS Kesehatan di berbagai wilayah, sehingga membuka alternatif layanan di luar fasilitas umum biasa.

Kapolri menegaskan bahwa buruh merupakan bagian penting dari bangsa yang tidak terpisahkan dari institusi kepolisian. Karena itu, Polri hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi seteru yang membantu kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal layanan kesehatan.

Selain mengatur akses layanan kesehatan, Kapolri juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kompetensi buruh di tengah persaingan global. Ia menyampaikan dukungan Polri terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan pekerja melalui fasilitas pelatihan yang bisa diakses oleh organisasi pekerja dan buruh.

“Saya berharap fasilitas seperti Sekolah Polisi Negara (SPN) di berbagai daerah dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan vokasi bagi serikat pekerja,” tambah Kapolri.

Komitmen Polri pada Kesejahteraan Pekerja

Meski fungsi utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban, Kapolri menegaskan bahwa dukungan pada kesejahteraan buruh juga menjadi bagian dari tugasnya. Bantuan pelayanan BPJS Kesehatan ini dipandang sebagai langkah yang bisa meringankan beban pekerja mendapatkan layanan medis berkualitas tanpa harus antre lama di fasilitas umum.

Polri juga menegaskan akan terus mendampingi buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka sesuai aturan yang berlaku, termasuk lewat akses layanan medis yang lebih nyaman dan transparan. “Polri terus akan mengawal aspirasi rekan-rekan buruh dalam memperjuangkan haknya, namun tentu melalui koridor aturan yang benar demi menjaga iklim investasi,” kata Kapolri.

Harapan Pekerja dan Tantangan Pelayanan

Harapan dibalik kebijakan ini adalah pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan memadai untuk buruh peserta BPJS Kesehatan. Masyarakat pekerja memandang perlu ada dukungan dari berbagai pihak agar akses layanan kesehatan semakin mudah dijangkau, terutama oleh kalangan pekerja yang membutuhkan layanan medis berkala atau darurat.

Meski demikian, tantangan seperti ketersediaan fasilitas, pemerataan layanan di daerah, dan koordinasi dengan BPJS Kesehatan tetap perlu menjadi perhatian bersama agar implementasi kebijakan ini berjalan lancar dan berdampak luas.

Dengan adanya dukungan dari Polri, diharapkan buruh bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan cepat, serta dapat fokus pada produktivitas kerja tanpa terbebani oleh kendala pelayanan kesehatan yang rumit.