Penutupan Penyeberangan Feri Berdampak ke Sopir Angkutan, Waktu Tempuh Jadi Lebih Lama

PONTIANAKMEREKAM.COM, PONTIANAK – Penutupan layanan penyeberangan feri di wilayah Kalimantan Barat berdampak langsung terhadap aktivitas sopir angkutan barang dan penumpang. Para sopir kini harus menempuh jalur alternatif dengan jarak yang lebih jauh, sehingga waktu perjalanan menjadi lebih lama dari biasanya. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi efisiensi waktu, tetapi juga berdampak pada peningkatan biaya operasional yang harus ditanggung para pengemudi.

Sejumlah sopir mengaku sebelumnya mengandalkan jalur penyeberangan feri untuk memangkas waktu perjalanan. Dengan ditutupnya akses tersebut, mereka terpaksa mencari rute darat yang lebih panjang dan memakan waktu tambahan hingga beberapa jam. Perubahan ini dinilai cukup memberatkan, terutama bagi sopir angkutan logistik yang dituntut untuk mengirim barang tepat waktu.

Selain waktu tempuh yang bertambah, biaya bahan bakar juga ikut meningkat karena jarak perjalanan yang lebih jauh. Hal ini berdampak langsung pada pengeluaran harian sopir, terlebih di tengah kondisi harga bahan bakar yang tidak stabil. Beberapa sopir bahkan mengaku harus menyesuaikan tarif angkutan agar tetap bisa menutupi biaya operasional.

Tidak hanya itu, kelelahan pengemudi juga menjadi perhatian akibat durasi perjalanan yang lebih panjang. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di jalan jika tidak diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup. Para sopir berharap ada solusi dari pihak terkait agar dampak penutupan penyeberangan ini tidak berlangsung lama.

Di sisi lain, penutupan penyeberangan feri dilakukan dengan pertimbangan tertentu, termasuk faktor keselamatan dan kondisi teknis. Meski demikian, masyarakat khususnya pelaku transportasi berharap adanya percepatan perbaikan atau pembukaan kembali layanan tersebut agar aktivitas distribusi barang dan mobilitas warga dapat kembali normal.

Para sopir angkutan berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan solusi, baik berupa perbaikan infrastruktur maupun alternatif jalur yang lebih efisien. Dengan demikian, dampak terhadap ekonomi dan aktivitas transportasi dapat diminimalisir, serta kelancaran distribusi barang tetap terjaga di wilayah Kalimantan Barat.