KSPSI Kembali Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Presiden, Siap Jadi Garda Terdepan

PONTIANAKMEREKAM.COM, PONTIANAK – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan kembali dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam perayaan HUT ke-53 KSPSI yang digelar di PT Victor Chinglu Indonesia, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2/2026).

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa organisasi buruh itu akan berada di garis terdepan dalam mendukung posisi Polri dan juga Kapolri. “Pak Kapolri, kita gerakan buruh Indonesia konsisten, kita bersama Polri, mendukung Polri untuk tetap di bawah Presiden,” kata Andi Gani saat memberikan sambutan.

Pernyataan KSPSI ini memperkuat gelombang dukungan dari berbagai elemen masyarakat terhadap posisi Polri yang secara historis berada langsung di bawah Presiden. Sebelumnya, beberapa organisasi lain juga menyuarakan sikap serupa, termasuk kelompok warga sipil dan organisasi masyarakat.

Andi Gani mengatakan, dukungan tersebut bukan hanya sebagai simbolis belaka. Ia menyatakan akan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI untuk kembali menegaskan sikap buruh di forum tersebut. “Kami akan tegaskan di depan DPR RI, gerakan buruh dengan tiga konfederasi buruh terbesar akan tetap setia mengawal langkah Polri,” jelasnya.

Menurutnya, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal itu justru akan mempersulit birokrasi dan layanan kepada publik. Andi Gani menilai bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden adalah format yang paling efektif untuk memastikan koordinasi komando yang cepat, pelayanan masyarakat yang efektif, serta keputusan strategis yang responsif terhadap dinamika nasional.

Deklarasi dukungan terhadap posisi Polri ini juga bukan satu-satunya dari kelompok masyarakat. Organisasi seperti Banser, sebagai salah satu sayap pemuda Nahdlatul Ulama, juga menyatakan dukungan serupa dalam sebuah apel yang digelar beberapa waktu lalu. Mereka menegaskan pentingnya stabilitas nasional dan solidaritas antar lembaga negara dalam menghadapi tantangan keamanan dalam negeri.

Sebelumnya, di tingkat parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) telah mengeluarkan keputusan dalam paket reformasi Polri yang menegaskan bahwa institusi Polri akan tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah kementerian mana pun. Keputusan ini menjadi bagian strategi besar reformasi institusi penegak hukum di Indonesia.

Penegasan tersebut juga menguatkan sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sejak awal menolak ide menjadikan Polri sebagai bagian dari kementerian, karena dinilai dapat mengurangi efektivitas dan independensi institusi dalam menjalankan tugasnya.

KSPSI sendiri merupakan konfederasi buruh besar di Indonesia yang kerap terlibat dalam berbagai diskusi kebijakan strategis negara, khususnya yang berkaitan dengan hubungan industrial dan juga isu keamanan nasional. Dukungan mereka terhadap posisi Polri ini mencerminkan hubungan erat antara buruh dan penegakan hukum yang profesional demi terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi.

Dengan bergulirnya pernyataan ini, publik diperkirakan akan terus menyaksikan perdebatan seputar posisi kelembagaan Polri dan implikasinya terhadap tata kelola negara serta reformasi birokrasi di Indonesia.