PONTIANAKMEREKAM.COM, PONTIANAK – Krisis energi yang melanda Mesir memaksa pemerintah setempat mengambil langkah drastis dengan membatasi jam operasional berbagai sektor usaha. Toko, restoran, dan kafe kini diwajibkan tutup lebih awal, yakni pukul 21.00 waktu setempat selama satu bulan ke depan, terhitung mulai akhir Maret 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penghematan energi yang dilakukan pemerintah di tengah lonjakan harga minyak global. Kondisi tersebut dipicu oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang berdampak langsung pada jalur distribusi energi dunia.

Selain pembatasan jam operasional, pemerintah juga menerapkan sejumlah langkah lain seperti mematikan lampu jalan dan papan reklame di malam hari untuk mengurangi konsumsi listrik. Tak hanya itu, sebagian pekerja juga diminta menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home selama satu hari dalam sepekan pada April 2026.

Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku untuk sektor-sektor vital. Pekerja di bidang kesehatan, pendidikan, dan industri tetap beroperasi normal demi menjaga layanan publik tetap berjalan. Sementara itu, sektor pariwisata seperti hotel mendapat pengecualian guna menjaga stabilitas ekonomi negara.

Krisis energi yang terjadi juga tidak lepas dari ketergantungan Mesir terhadap impor bahan bakar. Gangguan pasokan akibat blokade jalur strategis seperti Selat Hormuz membuat harga energi melonjak tajam. Bahkan, pemerintah menyebut biaya impor bahan bakar meningkat lebih dari dua kali lipat hingga mencapai sekitar US$2,5 miliar pada Maret 2026.

Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan pada sektor energi, tetapi juga berpotensi merembet ke harga kebutuhan pokok seperti pangan dan obat-obatan. Pemerintah pun mulai menaikkan harga bahan bakar serta tarif transportasi umum untuk menekan beban anggaran negara.

Sejumlah pelaku usaha, khususnya di sektor perhotelan, mulai mengantisipasi kemungkinan pemadaman listrik dengan menyediakan generator cadangan agar operasional tetap berjalan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari gangguan layanan di tengah ketidakpastian pasokan energi.

Langkah pembatasan ini menunjukkan besarnya tekanan yang dihadapi Mesir akibat krisis energi global. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu menekan konsumsi energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak harga minyak dunia.

Penulis: Nv

Editor: Chairul

Iklan