Kapolri Listyo Sigit Tolak Tawaran Jadi Menteri Kepolisian: Lebih Pilih Jadi Petani

PONTIANAKMEREKAM.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat pengakuan mengejutkan di tengah rapat kerja dengan Komisi III DPR yang membahas reposisi kelembagaan Polri. Dalam pertemuan tersebut, Sigit mengungkap adanya tawaran personal agar dirinya mengisi jabatan menteri kepolisian, jika struktur institusi Polri digeser menjadi bagian dari kementerian.

Namun, Kapolri secara tegas menolak wacana tersebut. Menurutnya, menjaga marwah dan integritas institusi Polri jauh lebih penting dibandingkan mengejar posisi politik personal. “Lebih baik saya menjadi petani daripada harus merusak integritas organisasi demi posisi tertentu,” ujar Sigit dengan nada serius, di hadapan anggota Komisi III, Senin (26/1/2026).

Sigit menambahkan, konsep menteri khusus kepolisian memiliki risiko besar terhadap efektivitas institusi. Ia menilai wacana tersebut dapat menimbulkan fenomena ‘matahari kembar’ yang memicu tumpang tindih otoritas serta birokratisasi berlebih. Kondisi itu justru berpotensi memperlambat respons Polri dalam menghadapi isu keamanan nasional.

“Integritas organisasi adalah fondasi utama. Kalau struktur ini sampai digeser menjadi kementerian, bisa muncul kebingungan otoritas antara Kapolri dan menteri. Efektivitas pengambilan keputusan menjadi terhambat, dan ini bukan yang kita inginkan,” jelasnya.

Pengakuan Kapolri ini menjadi sorotan publik karena jarang ada pejabat tinggi yang menolak tawaran politik dengan terbuka. Dalam forum kerja sama dengan DPR, Sigit menekankan bahwa peran Kapolri adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan nasional, bukan mengejar jabatan politik.

Beberapa anggota Komisi III DPR menanggapi pengakuan ini dengan apresiasi. Menurut mereka, komitmen Kapolri menunjukkan dedikasi tinggi terhadap tugasnya dan menegaskan profesionalisme institusi Polri. “Ini bentuk keteladanan bagi seluruh jajaran Polri. Posisi politik tidak boleh mengalahkan integritas institusi,” ujar salah satu anggota DPR yang hadir.

Sigit juga menegaskan bahwa penolakan ini bukan berarti menutup kemungkinan adanya reformasi kelembagaan Polri, tetapi setiap perubahan harus memastikan independensi institusi tetap terjaga. Ia menekankan bahwa Polri harus tetap menjadi organisasi yang kuat, profesional, dan bebas dari intervensi politik yang berlebihan.

Pengamat keamanan menyambut positif sikap Kapolri. Menurut mereka, keputusan ini akan memperkuat citra Polri di mata masyarakat, sekaligus memberikan sinyal bahwa kepentingan organisasi dan keamanan nasional lebih diutamakan dibandingkan ambisi personal.

Selain menolak tawaran menjadi menteri, Sigit juga menyinggung pentingnya fokus pada peningkatan kemampuan operasional Polri, reformasi internal, serta penguatan kapasitas SDM. Ia menegaskan bahwa prioritasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

“Jangan sampai perdebatan struktural atau tawaran politik mengalihkan perhatian dari tugas utama Polri, yaitu melindungi dan melayani masyarakat,” tegas Kapolri.

Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini mendapat perhatian luas dari berbagai media nasional, dan banyak dipuji karena keberaniannya menempatkan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi.

Dengan sikap tegas ini, publik dan jajaran Polri semakin diyakinkan bahwa integritas organisasi tetap menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Sigit.