Irak Umumkan Pasukan Koalisi Pimpinan AS Sudah Hengkang

PONTIANAKMEREKAM.COM, BAGHDAD – Pemerintah Irak secara resmi mengumumkan bahwa seluruh pasukan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah menyelesaikan penarikan dari wilayah federal Irak, menandai berakhirnya era kehadiran militer asing di instalasi resmi negara tersebut. Pengumuman itu disampaikan dalam pernyataan bersama oleh komite militer yang bertugas mengawasi proses transisi keamanan yang telah berjalan beberapa tahun terakhir.

Penarikan ini, yang diumumkan pada Minggu (18 Januari 2026) waktu setempat, mencakup evakuasi lengkap dari basis-basis militer dan markas komando koalisi di wilayah federal Irak, meskipun wilayah otonom Kurdistan di utara tetap berada di luar cakupan penarikan saat ini.

Kehadiran pasukan koalisi pimpinan AS di Irak bermula pada 2014 dalam upaya melawan kelompok militan Islamic State (ISIS), yang sempat menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah. Sebagian besar pasukan itu telah ditarik secara bertahap setelah kemenangan militer melawan ISIS secara teritorial di Irak pada 2017, dan di Suriah pada 2019.

Komite militer Irak dalam pernyataannya menegaskan bahwa seluruh pangkalan dan pusat komando koalisi di bawah yurisdiksi federal kini berada sepenuhnya di bawah kendali pasukan keamanan Irak. “Kami mengumumkan hari ini penyelesaian evakuasi semua pangkalan militer dan markas kepemimpinan di wilayah federal Irak dari para penasihat koalisi,” bunyi pernyataan tersebut.

Pemerintah Baghdad menyatakan bahwa fase selanjutnya adalah memperkuat hubungan keamanan bilateral dengan Amerika Serikat, di mana pendampingan dan kerja sama non-tempur dapat terus dilakukan sesuai kebutuhan.

Salah satu titik penting dalam proses ini adalah pangkal udara Ain al-Asad di Provinsi Anbar, yang telah lama menjadi pusat operasi pasukan AS dan sekutunya di wilayah barat Irak. Militer Irak kini secara penuh mengambil alih kendali fasilitas tersebut setelah personel AS terakhir meninggalkan pangkalan itu dalam beberapa hari terakhir.

Komandan Angkatan Darat Irak, Lt. Gen. Abdul Amir Rashid Yarallah, memimpin serah-terima pangkalan dan menegaskan bahwa pasukan Irak kini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tugas dan pengamanan di lokasi tersebut.

Meskipun pangkalan-pangkalan di bawah yurisdiksi federal telah diserahkan, pemberian dukungan logistik dan koordinasi operasi anti-ISIS akan tetap berlangsung melalui fasilitas tertentu, termasuk kemungkinan lewat pangkalan di Erbil, ibu kota wilayah Kurdistan.

Irak menyatakan bahwa pasukan keamanan nasional kini memiliki kapasitas yang cukup untuk mencegah kebangkitan kembali ISIS dan menjaga stabilitas di dalam negeri. Dalam pernyataannya, komite militer mencatat bahwa kekuatan nasional mampu mencegah infiltrasi kelompok ekstremis melalui perbatasan.

Meski begitu, ancaman keamanan tetap ada. ISIS masih aktif dalam jaringan celah sempit di wilayah perbukitan dan gurun, meskipun serangan besar telah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Iraq juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan mitra internasional dalam operasi lintas perbatasan, terutama di Syria.

Sementara itu, pemerintah Baghdad menghadapi tantangan domestik terkait penanganan kelompok bersenjata non-negara, yang sebelumnya menggunakan keberadaan pasukan asing sebagai alasan untuk mempertahankan kekuatan mereka di luar kendali negara.

Penarikan pasukan koalisi telah menarik perhatian dunia internasional. Beberapa pihak melihat langkah ini sebagai pengakuan atas kedaulatan Irak dan kemampuan militer nasionalnya, sementara yang lain mencermati implikasi regional dalam dinamika keamanan Timur Tengah, khususnya terkait posisi Amerika Serikat dan mitranya di kawasan. Keputusan ini juga bertepatan dengan pergeseran fokus militer AS ke upaya kontra-terorisme di wilayah lain seperti Syria.

Washington sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi di saat penulisan berita ini mengenai rincian seluruh langkah penarikan. Namun kabar penarikan tersebut dipandang sebagai tonggak penting dalam hubungan bilateral yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Pengumuman Irak bahwa pasukan koalisi pimpinan AS telah sepenuhnya hengkang menandai akhir misi militer asing di wilayah federal negara itu dan awal fase baru bagi kedaulatan keamanan nasional. Sementara hubungan bilateral dengan Amerika Serikat tetap berjalan, tanggung jawab utama kini berada sepenuhnya pada pasukan keamanan Irak — sebuah pencapaian yang dipandang sebagai kemenangan diplomatik dan simbol kedaulatan.