Mulai Berlaku 2026, Tenaga Honorer Dihapus: Kini Tinggal PNS dan PPPK, Ini Status, Hak, dan Gajinya

PONTIANAKMEREKAM.COM, PONTIANAK – Pemerintah resmi menata ulang sistem kepegawaian nasional. Mulai tahun 2026, status tenaga honorer tidak lagi dikenal dalam birokrasi pemerintahan. Seluruh pegawai di instansi pusat maupun daerah kini hanya terdiri dari dua status resmi, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut penataan aparatur sipil negara (ASN) untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih adil, tertib administrasi, dan profesional.

Lalu, apa bedanya PNS dan PPPK? Bagaimana status, hak, dan gajinya? Berikut penjelasan lengkapnya.

Penghapusan tenaga honorer berarti instansi pemerintah dilarang merekrut pegawai non-ASN di luar skema PNS dan PPPK. Seluruh kebutuhan pegawai harus melalui:

• seleksi CPNS, atau

• seleksi PPPK sesuai formasi dan kebutuhan jabatan.

  Baca Juga

  

  Pria di Pontianak Diamankan Saat Hendak Edarkan Puluhan Juta Uang Palsu

Tenaga honorer yang sebelumnya ada diarahkan untuk mengikuti seleksi ASN, terutama jalur PPPK, sesuai kualifikasi dan kebutuhan instansi.

1. PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Status

PNS adalah ASN berstatus pegawai tetap yang diangkat oleh negara dan memiliki masa kerja sampai usia pensiun.

Hak PNS

PNS berhak atas:

• gaji pokok dan tunjangan,

• kenaikan pangkat dan jenjang karier,

• cuti lengkap (tahunan, sakit, melahirkan, dll),

• jaminan pensiun dan hari tua,

• perlindungan hukum dan pengembangan kompetensi.

Gaji PNS

Gaji PNS terdiri dari:

• gaji pokok (berdasarkan golongan dan masa kerja),

• tunjangan kinerja,

• tunjangan keluarga, jabatan, dan lainnya.

Besaran gaji bervariasi tergantung pangkat dan instansi, namun PNS memiliki jaminan pensiun setelah tidak lagi bekerja.

2. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Status

PPPK adalah ASN berstatus kontrak dengan masa kerja tertentu sesuai perjanjian. Meski kontrak, PPPK bukan honorer dan diakui penuh sebagai ASN.

Hak PPPK

PPPK berhak atas:

• gaji dan tunjangan setara PNS pada jabatan yang sama,

• cuti (tahunan, sakit, melahirkan),

• perlindungan kerja dan pengembangan kompetensi.

Namun, PPPK tidak mendapatkan pensiun seperti PNS.

Gaji PPPK

Gaji PPPK:

• ditetapkan berdasarkan jabatan dan golongan,

• dibayarkan secara rutin setiap bulan,

• dapat disertai tunjangan sesuai kebijakan instansi.

Dalam praktiknya, gaji PPPK bisa setara atau bahkan lebih besar dari PNS di level jabatan tertentu, namun tanpa jaminan pensiun.

Perbedaan Utama PNS dan PPPK

Penghapusan honorer dan pembatasan status ASN menjadi PNS dan PPPK bertujuan:

• meningkatkan profesionalisme birokrasi,

• menghapus ketidakpastian status kerja,

• memperjelas hak dan kewajiban pegawai,

• menata anggaran belanja pegawai daerah dan pusat.

Masyarakat diharapkan mendapat layanan publik yang lebih optimal dari ASN yang memiliki status jelas dan kompetensi terukur. ( nv )