BPBD Kalbar Minta Daerah hingga Desa Siapkan Perahu Karet Antisipasi Banjir Bandang

PONTIANAKMEREKAM.COM, PONTIANAK  – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemerintah daerah hingga pemerintah desa untuk segera menyiapkan perahu karet sebagai perlengkapan dasar penanganan banjir. Langkah ini dinilai mendesak menyusul masih terbatasnya sarana dan prasarana kebencanaan di sejumlah wilayah rawan bencana.

Koordinator Harian UPT Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kalbar, Daniel, menegaskan bahwa keberadaan perahu karet di tingkat desa sangat krusial, terutama bagi wilayah yang memiliki potensi banjir dan banjir bandang.

Menurutnya, banjir bandang dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan yang memadai, sehingga membutuhkan respons cepat dari aparat dan masyarakat di lapangan.

“Bayangkan jika banjir bandang datang mendadak, sementara di desa tersebut tidak ada satu pun perahu. Itu sangat berisiko. Minimal satu perahu karet harus tersedia dan siap digunakan,” ujar Daniel, Rabu (14/1/2026).

Daniel mengungkapkan bahwa dari sisi internal, BPBD Kalbar masih menghadapi keterbatasan jumlah personel. Selain itu, tidak semua petugas kebencanaan memiliki keahlian khusus di bidang evakuasi dan penyelamatan korban.

Kondisi tersebut membuat penanganan bencana kerap membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari relawan, TNI, Polri, hingga instansi terkait lainnya. Namun, tanpa didukung peralatan dasar yang memadai, upaya evakuasi berisiko tidak berjalan optimal.

“Peralatan dasar seperti perahu karet dan tenda darurat masih sangat terbatas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” jelasnya.

Ia juga menyoroti berkurangnya dukungan peralatan dari pemerintah pusat pascapandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk lebih mandiri dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui penganggaran daerah.

“Kalau hanya mengandalkan bantuan dari pusat tentu terbatas. Pengadaan peralatan kebencanaan seharusnya bisa diakomodir melalui APBD, bahkan sampai ke tingkat desa,” tegas Daniel.

BPBD Kalbar menilai, ketersediaan perahu karet di desa bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan vital dalam situasi darurat. Keberadaan alat tersebut memungkinkan evakuasi warga, distribusi logistik, hingga penanganan korban dapat dilakukan lebih cepat saat akses darat terputus akibat banjir.

Daniel juga mengingatkan bahwa potensi banjir bandang tidak hanya mengancam wilayah tertentu. Seluruh kawasan di Kalimantan Barat, baik daerah hulu maupun pesisir, disebut memiliki risiko yang sama akibat faktor cuaca ekstrem, kerusakan lingkungan, dan perubahan tata guna lahan.

“Semua wilayah berpotensi terdampak. Karena itu, mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain penyediaan peralatan, BPBD Kalbar menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui pembenahan infrastruktur sungai dan drainase, serta menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan hutan agar fungsi alam tetap terjaga.

“Bencana sebenarnya bisa diantisipasi. Infrastruktur harus berfungsi dengan baik, lingkungan dijaga, dan peralatan dasar harus tersedia. Jika semua itu siap, risiko korban bisa ditekan,” pungkas Daniel.