Anggaran MBG 2026 Tembus Rp335 Triliun: Pemerintah Fokus Tingkatkan Gizi dan Pertumbuhan Ekonomi

PONTIANAKMEREKAM.COM, PONTIANAK  – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengalokasikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp335 triliun, menempatkan program ini sebagai salah satu prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Angka ini menandai lonjakan signifikan dibandingkan realisasi di tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp51,5 triliun, seiring dorongan pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggaran MBG yang mencapai Rp335 triliun telah disetujui dalam sidang paripurna DPR RI dan dicatat dalam UU APBN 2026. Alokasi dana tersebut diposisikan sebagai tulang punggung strategi pemerintah dalam mengurangi angka stunting, memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memperluas akses gizi seimbang bagi jutaan anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya di seluruh Indonesia.

Menurut penjabaran yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagian besar dana MBG akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana utama. Dari total Rp335 triliun, sekitar Rp268 triliun akan disalurkan melalui BGN untuk penyediaan makanan bergizi kepada 82,9 juta penerima manfaat. Sisanya, sekitar Rp67 triliun, disiapkan sebagai cadangan anggaran untuk fleksibilitas pengelolaan dan dukungan program di masa depan.

Alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan pendistribusian yang merata dan tepat sasaran, termasuk melalui pembentukan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di seluruh nusantara. Program ini juga melibatkan banyak pelaku ekonomi lokal serta UMKM sebagai bagian dari rantai suplai makanan bergizi.

Pemerintah menegaskan bahwa MBG tidak semata program bantuan sosial (bansos), tetapi juga bagian dari pembangunan manusia Indonesia. Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa jaminan anggaran dari APBN ini memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman, berkelanjutan, dan terukur hingga pelosok negeri.

“Dengan adanya dukungan anggaran sebesar Rp335 triliun, program ini tidak hanya menjangkau jumlah penerima yang besar, tetapi juga memastikan asupan gizi yang layak sebagai bagian dari upaya pembangunan SDM yang berkualitas,” ujar Airlangga dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.

Keputusan pemerintah memperbesar anggaran MBG juga tidak lepas dari kritik dan perdebatan di publik maupun antara para ahli. Sejumlah ekonom menilai alokasi dana sebesar itu terlalu besar dan berpotensi kurang efisien bila tidak dilaksanakan dengan pengawasan ketat. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa anggaran yang sejatinya efektif hanya sebesar Rp8 triliun sudah cukup untuk mencapai tujuan dasar program gizi tersebut.

Selain itu, sebagian pihak mengkritik dampak besarnya anggaran MBG terhadap pos lain seperti pendidikan, di mana hampir 30% dari total anggaran pendidikan tahun 2026 dialokasikan untuk program MBG. Menurut laporan, dari total anggaran pendidikan Rp757,8 triliun, sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk MBG, memicu diskusi tentang prioritas pendanaan guru dan tenaga pendidik.

Komisi XI DPR RI menekankan bahwa besarnya anggaran MBG harus diimbangi dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Anggota Komisi XI menyatakan pengawasan terhadap realisasi anggaran program menjadi hal penting agar dana negara digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan teknis seperti perluasan cakupan layanan, koordinasi antar lembaga, serta keberlangsungan pasokan bahan makanan bergizi di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil. Pemerintah terus melakukan penyesuaian dan pemantauan untuk menjamin efektivitas program.

Dengan alokasi Rp335 triliun, MBG menjadi salah satu program prioritas dalam APBN 2026 yang diharapkan dapat mendorong pemerataan gizi dan kualitas hidup masyarakat luas. Meskipun menuai beragam tanggapan, keputusan ini mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah yang menekankan pembangunan manusia sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan tantangan pengawasan, efektivitas pelaksanaan, dan tanggapan berbagai pihak, publik tetap mengawasi pergerakan program ini saat mulai berjalan penuh pada tahun mendatang.