Pemkot Pontianak Gunakan Kajian Aktuaria Hitung Kerugian Banjir Berbasis Data

PONTIANAKMEREKAM.COM, PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai menerapkan pendekatan berbasis data dalam penanganan banjir dengan melakukan kajian aktuaria untuk menghitung kerugian dan kerusakan finansial akibat bencana tersebut. Langkah strategis ini diambil mengingat kondisi geografis Pontianak yang berada di wilayah dataran rendah dan sangat dipengaruhi pasang surut Sungai Kapuas serta air laut.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa sepanjang Januari 2026, Kota Pontianak mengalami dua kali pasang tertinggi. Bahkan, berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ketinggian air mencapai hingga dua meter di atas permukaan rata-rata.

“Beberapa kawasan terdampak cukup serius. Air tidak hanya menggenangi badan jalan, tetapi juga masuk ke rumah warga. Hal ini menimbulkan kerusakan material, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan menyebabkan sebagian warga harus mengungsi,” ujar Edi saat membuka Kick Off Kajian Perhitungan Aktuaria untuk Kerugian dan Kerusakan Finansial Akibat Banjir di Kota Pontianak di Hotel Mercure, Kamis (15/1/2026).

Kajian ini didanai melalui program FINCAPES dari Universitas Waterloo, Kanada, dan dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Menurut Edi, banjir dan pasang rob yang terjadi hampir setiap tahun berdampak signifikan terhadap infrastruktur jalan, bangunan, serta rumah tinggal masyarakat, khususnya di kawasan bantaran Sungai Kapuas.

“Oleh karena itu, kajian aktuaria ini sangat penting untuk memetakan besaran kerugian secara komprehensif sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan mitigasi banjir yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Edi menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak selama ini telah melakukan berbagai upaya mitigasi jangka pendek, seperti meninggikan ruas jalan, memperlebar dan menjaga fungsi saluran drainase primer, sekunder, dan tersier, melakukan pembersihan parit secara rutin, serta menerapkan sistem pompanisasi untuk mempercepat aliran air ke Sungai Kapuas.

Namun demikian, kondisi topografi Pontianak yang relatif datar membuat sistem drainase sangat bergantung pada tinggi muka air sungai.

“Perubahan iklim, kenaikan muka air laut, kerusakan daerah hulu, sedimentasi sungai, hingga pesatnya pembangunan di wilayah sekitar seperti Kubu Raya dan Mempawah turut memengaruhi pola aliran air ke Pontianak. Ini tidak bisa ditangani oleh kota sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Ia berharap hasil kajian aktuaria ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga kementerian terkait dalam merancang perencanaan jangka panjang penanganan banjir, termasuk opsi pembangunan infrastruktur berskala besar. Di sisi lain, Edi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mempersempit saluran air.

“Harapan kita, kajian ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan realistis untuk mengurangi risiko serta kerugian akibat banjir di Kota Pontianak ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan Universitas Waterloo Prof. Stefan Steiner menjelaskan bahwa studi tersebut mengombinasikan pendekatan aktuaria dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), serta konsultasi intensif dengan para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

“Pendekatan aktuaria memungkinkan perhitungan risiko dan kerugian banjir secara lebih terukur, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” ujar Prof. Steiner.

Menurutnya, integrasi antara pemodelan ilmiah dan realitas sosial menjadi kunci dalam menghadirkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif. Studi ini merupakan kelanjutan dari riset bahaya banjir dan pelibatan masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan FINCAPES dan akan berlangsung hingga sembilan bulan ke depan.

“Tujuan utama kami adalah menjembatani sains dengan kebijakan. Dengan memahami besaran risiko finansial secara komprehensif, pemerintah daerah dapat merancang strategi mitigasi dan pembiayaan iklim yang lebih efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Prof. Steiner menilai Kota Pontianak dapat menjadi contoh penting bagi kota-kota dataran rendah di kawasan pesisir dan sungai yang menghadapi ancaman serupa akibat perubahan iklim. Hasil kajian ini diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik risiko banjir yang sejenis.