BMKG: Delapan Wilayah di Sulawesi Utara Masih Berstatus Siaga Tsunami Usai Gempa M 7,7 Filipina

PONTIANAK MEREKAM.COM, MANADO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih mempertahankan status siaga tsunami di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Utara menyusul gempa bumi kuat yang mengguncang wilayah Pantai Selatan Mindanao, Filipina, pada Senin (8/6/2026) pagi.

Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Maritim Bitung, Ricky Daniel Aror, mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti arahan pemerintah daerah dan badan penanggulangan bencana selama status siaga masih berlaku. Menurutnya, kewaspadaan masyarakat sangat penting guna mengantisipasi potensi dampak lanjutan yang dapat terjadi di wilayah pesisir.

BMKG mencatat terdapat delapan wilayah di Sulawesi Utara yang masih berada dalam kategori siaga tsunami. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara bagian utara, Kabupaten Minahasa bagian utara, Kabupaten Minahasa Selatan bagian utara, Kota Bitung, serta Kabupaten Bolaang Mongondow bagian utara.

Selain daerah berstatus siaga, BMKG juga menetapkan beberapa wilayah dalam kategori waspada. Daerah yang masuk kategori tersebut antara lain Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, serta sebagian wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.

Status siaga ini dikeluarkan setelah gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Pantai Selatan Mindanao, Filipina. Gempa terjadi pada Senin, 8 Juni 2026 pukul 06.37.42 WIB. Berdasarkan hasil analisis BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 5,80 Lintang Utara dan 125,14 Bujur Timur atau sekitar 244 kilometer barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 47 kilometer.

Besarnya magnitudo gempa serta lokasi episenter yang berada di laut membuat BMKG segera mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak. Hingga saat ini, pemantauan terhadap kondisi laut dan aktivitas seismik masih terus dilakukan guna memastikan perkembangan situasi di lapangan.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga terus berkoordinasi untuk memberikan informasi terbaru kepada masyarakat. Warga yang berada di kawasan pesisir diminta tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun BPBD setempat.

Meski belum ada laporan dampak besar di wilayah Sulawesi Utara akibat potensi tsunami tersebut, BMKG menegaskan bahwa kewaspadaan tetap harus dijaga hingga status peringatan resmi dicabut