PONTIANAK MEREKAM.COM, BATAM – Sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam, Kepulauan Riau, terpaksa menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu. Penghentian layanan tersebut terjadi karena anggaran operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum masuk ke rekening virtual masing-masing satuan pelayanan.
Kondisi tersebut mulai terjadi pada Senin (8/6/2026) dan berdampak pada puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Batam. Akibatnya, layanan penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat belum dapat dijalankan seperti biasa.
Koordinator Sub Penyelenggara SPPG Kota Batam, Defri Frenaldi, menjelaskan bahwa operasional dapur MBG hanya dapat dilakukan setelah dana operasional resmi masuk ke virtual account masing-masing SPPG. Ketentuan tersebut berlaku untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain itu, pengelola SPPG juga tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan dari pihak mitra untuk menutupi kebutuhan operasional sementara. Karena itu, sejumlah dapur memilih menghentikan aktivitas hingga anggaran tersedia dan dapat digunakan secara resmi.
Data yang dihimpun penyelenggara menunjukkan penghentian operasional terjadi di beberapa wilayah. Kecamatan Batam Kota menjadi wilayah dengan jumlah SPPG tidak beroperasi terbanyak, yakni 15 unit dari total 21 SPPG yang ada. Di Kecamatan Sagulung, sebanyak 12 dari 32 SPPG juga menghentikan layanan sementara.
Sementara itu, Kecamatan Batu Aji mencatat tujuh SPPG tidak beroperasi dari total 18 unit. Kondisi serupa terjadi di Sei Beduk dengan tujuh SPPG berhenti beroperasi dari total 15 unit. Adapun di Lubuk Baja terdapat enam dari delapan SPPG yang menghentikan aktivitas, sedangkan di Bengkong enam dari 13 SPPG juga mengalami hal serupa.
Tidak hanya itu, satu-satunya SPPG yang berada di Kecamatan Belakang Padang juga dilaporkan menghentikan layanan. Di sisi lain, seluruh SPPG yang berada di Kecamatan Galang dan Bulang masih beroperasi normal, sedangkan data untuk Kecamatan Sekupang dan Nongsa masih dalam proses pendataan.
Meski demikian, penghentian operasional tersebut dipastikan hanya bersifat sementara. Pihak penyelenggara mengaku telah menerima informasi bahwa proses penyaluran anggaran bagi SPPG yang belum menerima dana sedang dilakukan oleh tim keuangan bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Setelah dana masuk ke virtual account masing-masing SPPG, seluruh dapur MBG yang saat ini berhenti beroperasi akan kembali menjalankan layanan seperti biasa. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan program pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Penulis: Nv
Editor: Chairul