Wagub Kalbar Ancam Sidak Pabrik Sawit, Izin Terancam Dicabut Jika Beli TBS di Bawah Harga Pemerintah

PONTIANAK MEREKAM.COM, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan sikap tegas terhadap pabrik kelapa sawit yang membeli Tandan Buah Segar (TBS) petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Wakil Gubernur Kalimantan Barat menegaskan pihaknya tidak akan ragu melakukan inspeksi mendadak (sidak) hingga merekomendasikan pencabutan izin usaha apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan petani.

Pernyataan tersebut muncul menyusul banyaknya keluhan petani sawit terkait penurunan harga TBS di sejumlah pabrik pengolahan kelapa sawit. Pemerintah daerah menilai harga yang telah ditetapkan melalui mekanisme resmi harus menjadi acuan seluruh perusahaan dalam melakukan pembelian hasil panen masyarakat.

Wagub Kalbar menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin petani menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kebijakan harga yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan. Menurutnya, harga TBS yang telah ditetapkan merupakan hasil pembahasan bersama yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, koperasi hingga perwakilan petani. Karena itu, seluruh perusahaan wajib mematuhinya.

Sebagai bentuk pengawasan, pemerintah daerah akan memperketat pemantauan terhadap aktivitas pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Barat. Jika ditemukan perusahaan membeli TBS di bawah harga yang berlaku tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sanksi administratif hingga rekomendasi pencabutan izin dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tegas tersebut mendapat perhatian luas dari kalangan petani yang selama beberapa pekan terakhir mengeluhkan fluktuasi harga sawit di tingkat pabrik. Mereka berharap pemerintah benar-benar hadir untuk memastikan harga yang diterima petani tetap sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga mendorong perusahaan untuk menjaga kemitraan yang sehat dengan petani. Industri sawit dinilai memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah sehingga hubungan antara perusahaan dan petani harus dibangun secara adil dan saling menguntungkan.

Pemerintah Provinsi Kalbar menilai stabilitas harga TBS menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan petani sawit. Ketika harga pembelian berada di bawah ketentuan yang berlaku, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga dapat memengaruhi perputaran ekonomi di wilayah sentra perkebunan.

Karena itu, pengawasan terhadap perusahaan sawit akan terus ditingkatkan. Pemerintah berharap seluruh pabrik dapat mematuhi harga yang telah ditetapkan sehingga iklim usaha perkebunan tetap sehat, investasi terjaga, dan kesejahteraan petani dapat meningkat.