PONTIANAKMEREKAM.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan efisiensi anggaran hingga Rp67 triliun untuk tahun 2026.
Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai dampaknya terhadap operasional program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu, termasuk layanan dapur MBG dan distribusi makanan bagi jutaan penerima manfaat.
Purbaya menjelaskan, efisiensi dilakukan sebagai bagian dari penghematan anggaran pemerintah. Dana yang dipangkas berasal dari dana cadangan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Sebelumnya, total kebutuhan anggaran MBG disebut mencapai Rp335 triliun. Namun setelah dilakukan penyesuaian, angka yang digunakan Badan Gizi Nasional (BGN) kini berada di kisaran Rp268 triliun.
Meski begitu, BGN memastikan pemangkasan tersebut tidak akan mengganggu distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan efisiensi lebih difokuskan pada operasional kantor pusat dan pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan penerima manfaat.
“Yang dikurangi perjalanan dinas, acara hotel, dan pengadaan kantor pusat,” ujarnya.
Ia menegaskan, anggaran untuk bahan baku makanan, distribusi, hingga gaji operasional dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap aman dan tidak mengalami pemotongan.
Namun, terdapat sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan program. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut layanan MBG nantinya akan difokuskan selama lima hari sekolah dari sebelumnya enam hari, kecuali untuk wilayah tertentu seperti daerah 3T serta kawasan dengan angka stunting tinggi.
Selain itu, saat masa libur sekolah, program MBG diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah juga mulai memperketat pengawasan kualitas dapur MBG. Mulai 2 Juni 2026, dapur atau SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal terancam dikenai sanksi hingga penghentian sementara operasional.
BGN juga meluncurkan sistem pengawasan digital melalui aplikasi Reviu Menu MBG untuk memastikan makanan yang didistribusikan tetap layak konsumsi dan sesuai standar gizi.
Hingga kini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, mulai dari siswa sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Sebanyak 29 ribu lebih dapur MBG juga telah beroperasi di berbagai daerah.
Meski isu pemangkasan anggaran ramai diperbincangkan, BGN menegaskan anggaran resmi program MBG sejak awal memang ditetapkan sebesar Rp268 triliun dalam APBN 2026.
Pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Penulis: Nv
Editor: Chairul