Wali Kota Pontianak Minta Dukungan Provinsi; Fokus Selesaikan Kemacetan, Kesehatan & Batas Wilayah

PONTIANAKMEREKAM.COM, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kembali menegaskan pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dalam penyelesaian sejumlah masalah strategis yang kini menjadi fokus percepatan pembangunan di ibu kota provinsi tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada acara Silaturahmi Ramadan antara Pemprov Kalbar dan Pemerintah Kota Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (27/2).

Menurut Edi, Pontianak sebagai pusat jasa dan perdagangan terus mencatat pertumbuhan investasi pada sektor kuliner, kafe, restoran serta jasa lainnya. Namun begitu, dinamika perkembangan kota juga menghadirkan tantangan berat terutama dari sisi kemacetan lalu lintas, layanan kesehatan hingga persoalan administrasi wilayah.

Masalah utama yang menjadi sorotan adalah kondisi arus kendaraan berat di dalam kota akibat aktivitas Pelabuhan Dwikora. Untuk itu, Edi berharap Pelabuhan Kijing segera beroperasi minimal 50% dari kapasitas guna mengurangi volume kendaraan besar yang memasuki pusat kota.

Selain itu, proyek strategis seperti outer ring road, Jembatan Kapuas III, dan rencana Jembatan Garuda menurutnya sangat penting untuk mengurai kemacetan di Pontianak. Pada 2026, Pemkot Pontianak berencana menyelesaikan land acquisition untuk pelebaran sejumlah ruas jalan, termasuk jalan paralel Sungai Jawi yang rencananya dibangun tahun depan.

Edi juga meminta Provinsi untuk memediasi kerjasama lintas wilayah, terutama dalam pembangunan jalan yang sebagian besar trase-nya melintasi wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Selain masalah infrastruktur, Edi menggarisbawahi tantangan di sektor kesehatan. Dana transfer daerah berkurang Rp223 miliar di 2026, sehingga beban pembiayaan program kesehatan meningkat. Padahal, capaian Universal Health Coverage (UHC) Pontianak pada 2025 sempat mencapai 98,2% dan mendapat penghargaan dari BPJS Kesehatan.

Edi menegaskan bahwa Pemkot tetap berkomitmen menjaga layanan kesehatan, namun dukungan provinsi diharapkan agar program UHC tetap optimal di tengah tekanan anggaran yang terjadi.

Sengketa batas wilayah antar daerah juga menjadi isu strategis lain yang diangkat Wali Kota. Edi menjelaskan adanya beberapa wilayah yang secara administratif masih diperdebatkan, sementara warga di kawasan tersebut lebih memilih ber-KTP Pontianak. Ia berharap provinsi dapat membantu memediasi dan merevisi regulasi yang terkait agar persoalan ini bisa selesai dengan baik.

Tak hanya itu, Pontianak menghadapi risiko banjir saat musim hujan dan ancaman kebakaran lahan di musim kering. Pemkot kini menerapkan sistem pompanisasi dan normalisasi sungai bekerja sama lintas wilayah demi mengurangi dampak bencana.

Di akhir pernyataannya, Edi menekankan bahwa kemajuan Pontianak tak bisa dilepaskan dari peran serta daerah sekitar sebagai bagian dari hinterland, termasuk Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah. Dengan lebih dari 43 ribu mahasiswa dari luar daerah berkuliah di Pontianak, mobilitas dan kebutuhan pembangunan kota terus meningkat.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menyatakan siap mendukung percepatan pembangunan jalan provinsi di Pontianak dan akan memperjuangkan infrastuktur strategis termasuk outer ring road dan Jembatan Kapuas III demi mendorong pertumbuhan kota yang lebih efisien.