SINGKAWANG, Polda Kalbar- Polres Singkawang, Telah dilaksanakan kegiatan Konferensi Pleno 2, dengan tema ” HAM Dalam Pemilu Tahun 2024 “, dalam rangka Festival HAM Tahun 2023 bertempat di Grand Ballroom Mahkota Singkawang Jln. P. Diponegoro Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang, Selasa (17/10/2023).
Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi V Kantor Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, Perwakilan Kepala Staf Keperesidenan, Prof. DR Siti Ruhaiini Zuhayatin M.A., Dirjen HAM RI, Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si., Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro., Kapolda Kalbar, Irjen. Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, M.A., Anggota Komisioner KPU RI , Betty Epsilon Idroos, M.Si., Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, Rektor Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., Direktur Infid, Iwan Mistohizzaman, Kabinda Kalbar, Brigjen Pol. Rudy Tranggono, S.ST., M.K., Dirintelkam Polda Kalbar, KBP Enggar Broto Seno, S.I.K., M.Si., Dirreskrimum Polda Kalba, KBP Bowo Gede Imantio, S.I.K., M.H., Kapolres Singkawang, AKBP Arwin Amrih Wientama, S.H., S.I.K., M.H., Forkopimda Kota Singkawang, Perwakilan Polres Jajaran Polda Kalbar, Kepala OPD se-Kalimantan Barat, Kepala OPD se-Kota Singkawang, Tomas, Toga,Todat Kota Singkawang dan undangan lainnya.
Saat Menjadi Narasumber Kapolda Kalbar, Irjen. Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. memaparkan tentang Tantangan & Dinamika HAM dalam Pemilu 2024, “Pertama Kewenangan Polri berdasarkan UU membatasi HAM, Agar tidak melanggar HAM maka dibuatlah aturan-aturan pendukung lainnya untuk meminimalisir penyimpangan dari aturan.
Dinamika Pelanggaran HAM, Ditentukan dari bagaimana interaksi di lapangan, Terkadang di luar prediksi, Tingkat pengendalian di lapangan Akumulasi kebencian menjadi faktor pemicu Polri menjadi korban dari Pelanggaran HAM
Dalam kondisi terdesak dan situasi tidak terkontrol, Polri rentan menjadi sasaran dan korban pelanggaran HAM. Contoh nyata Petugas Polri mengalami luka berat akibat terkena hantaman batu di Rempang, kemudian Tahun 2019, 3 anggota Polri Tertembak Saat Urai Massa Kerusuhan di Pontianak
Fenomena Distruption Society 5.0 Era, Post Truth, Citizen Journalism, & Digital Hyperconnectivity, Isu politik dengan berbagai berita palsu (hoax) dan retonka yang menyulut permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA),
Polarisasi politik masyarakat terbagi menjadi berbagai kelompok berbeda dalam ranah politik berpotensi menyebabkan konflik sosial.
Berdasarkan Survel Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2023 Prov. Kalimantan Barat, Menempati urutan ke-6, kategori Rawan dengan Skor 45,49 dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada.
Terkait dengan pelanggaran- pelanggaran HAM, Polri berkomitmen untuk melakukan reformasi di setiap sektor yang rentan terjadinya pelanggaran HAM,
Mengenai Kerawanan-Kerawanan Pemilu Serentak 2023-2024, meliputi pertama Pelaksanaan Kampanye diluar tahapan inti. Dengan memasang baliho tidak pada tempatnya dan mencuri start kampanye melalui Sosial Media, selanjutnya Aksi unjuk rasa antar pendukung Parpol, karena tidak lolos dan gugatan terhadap penyelenggara Pemilu, Selanjutnya Kondisi kesehatan personel Polri dan penyelenggara Pemilu yang tidak didukung tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan yang baik.
Selanjutnya Permasalahan rekapitulasi berupa intimidasi terhadap petugas/penyelenggara pemilu dan manipulasi suara, Kemudian Konflik keributan di TPS karena penyimpangan terhadap kotak suara hingga sabotase kotak suara di perparah bencana alam yang terjadi di tempat pemungutan dan penyimpanan kotak suara
